contoh surat permohonan pelepasan kawasan hutan. Areal Penggunaan Lain di sini mempunyai arti yaitu areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). contoh surat permohonan pelepasan kawasan hutan

id - Pakar hukum kehutanan, Dr Sadino mengatakan, Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan menjadi prasyarat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) jika lahan yang dimohonkan bersumber dari lahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (Hutan Produksi Konservasi/ HPK). (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. a. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan muncul sebagai dampak klaim negara atas kawasan hutan. Pakta integritas yang di tanda tangani oleh pimpinan dalam bentuk surat pernyataan (materai 10000) yang menyatakan : a. . Dinamika Graha Sarana (dgs) pada kantor instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. bagi Program sambutan Bulan Sains dan Matematik bagi tahun 2012, dengan ini memohon agar. b. Pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021, diatur mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk permohonan Hak Milik yang berasal dari Tanah Negara. 11. 5446/MENLHK-PKTL/ IPSDH/PLA. 30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (“Permenhut 30/2012”). Designd. 3) Pencermatan terhadap Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (PBPH-HP, PBPH-RE, , HKm, HTR, HD) : Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon denganIZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN. 96/2018 dan perubahan P. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan. Sedangkan lokasi transmigrasi yang telah memperoleh Penegasan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan adalah 5. Prima Mitrajaya Mandiri dan PT. Minggu, 03 maret 2019 add comment edit. 911. 274 Ha, untuk 5 Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. (3) Setelah menerima berkas permohonan hak guna bangunan secara lengkap, dilakukan kegiatan sebagai berikut : a. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; b. . DesignUntuk penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu: merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan; berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan. dari 21 Ringkasan Analisis Data Pelepasan Pelepasan Kawasan Total luas pelepasan periode tahun 2004 – 2016 seluas 2. penataan ruang yang dikenal dengan isu pelepasan kawasan. Rekomendasi Gubernur Izin Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat di Konversi (HPK) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Konsep Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Usaha Pertambangan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23. Contoh Surat Memohon Pelepasan. Kab Taliabufix (1) Kab. 2010-2014 seluas 1. 9. Pasal 6 (1) Persetujuan permohonan keringanan PNBP. Target perhutanan sosial tahun 2020 berdasarkanUU Cipta Kerja menghapus pasal mengenai kewajiban pemerintah menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah persetujuan awal Pelepasan Kawasan HP dan/atau HPT serta persetujuan awal lahan pengganti dijadikan Kawasan Hutan yang diberikan oleh Menteri. Keterangan mengenai pemohon: a. Borang Permohonan yang dikemukakan ke Pejabat Hutan Daerah perlu diisi dalam tiga (3). Adapun 192 unit perizinan atau perusahaan tersebut tercatat menguasai lahan seluas 3. 288,83 Ha, untuk 6. SIGAP KLHK diselenggarakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) selaku Walidata Geospasial dan didukung oleh Unit Kerja eselon II lingkup KLHK selaku Produsen Data Geospasial. 000; b. Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik. U. Pernyataan Komitmen : Menyelesaikan tata. Diharapkan buku ini dapat dipergunakan oleh institusi lingkup Kementerian Kehutanan dan instansi yang berkaitan dengan aktifitas penggunaan kawasan hutan. 104/2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, peraturan menteri LHK no. Contoh Surat Permohonan Pelepasan Tanah kas Desa. Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50. Paragraf 6 Perolehan Tanah dari Hak Pengelolaan Transmigrasi Pasal 10 (1) Dalam hal tanah yang dimohon Hak Guna Usaha berasalRekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) No. 96/2018 dan perubahan P. 91 2. PERMENLHK-NO-96-TAHUN-2018-Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. 000. (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan. Selengkapnya di dalam aturan tersebut disebutkan, "Menteri yang menyelenggarakan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. Jadwal Penggunaan : contoh: dimulai tanggal… sampai dengan tanggal… 12. Tukar Menukar Kawasan Hutan dan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan dapat diproses. Mengurus PKKPR merupakan hal yang penting dilakukan oleh para pengusaha untuk menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR. JAKARTA, KOMPAS. (Foto: Okezone. Keterangan : Kawasan Berkas syarat permohonan merupakan scan ASLI dokumen dalam bentuk soft file (pdf max 250 mb) Terlampir Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/ d penerbitan maksimal 140 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dalam. Contoh Pertama. 5/2019 tentang Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Permohonan Izin Usaha untuk budidaya, industri pengolahan hasil, serta usaha yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil dilakukan oleh perusahaan perkebunan. (3) Pelepasan Kawasan Hutan Negara dan penyelesaian hak pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 539 ha. Note : Anda dapat membeli Contoh Permohonan Bantuan Advokasi Terbaru ini seharga Rp300. . GTRA, TORA, Pelepasan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Nomor P. Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan. 983 hektare sedang dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan. Jumat, 9 Desember 2022 mengikuti agenda tim Terpadu dalam rangka Permohonan persetujuan pelepasan Kawasan HPK untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun didalam kawasan hutan an. Rapat. 346. Di antaranya, PT Hutani Sola Lestari, PT Rante Mario, PT Sumber. 10. 710 73. Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi; c. Demikian surat permohonan ini kami buat. 427. 23. PELEPASAN kawasan hutan untuk penyiapan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dilakukan. appspot. Pemberian/Pembaharuan Hak. 43/Menhut-. Contoh Surat Permohonan Pelepasan Tanah kas Desa. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; c. 3. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10. com. 2. Pasal 6. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000. Citra satelit. 2796/MENHUT-II/2013 TGL 1 6 MEI 2013 Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan kawasan Hutan. Luasan pelepasan tahun 2004-2016 pada diagram 1 paling banyak pada periode. Antara. kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu. ¨ SK Pelepasan Kawasan Hutan (apabila berasal dari kawasan Hutan). Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan. Untuk keperluan tugas penyusunanc. 750 ha berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan nomor : 238/Menhut-II/1997 tanggal 27 Februari 1997 perihal Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan. 0/2/2021 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Hutan adalah. 945 116. PELEPASAN kawasan hutan untuk penyiapan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dilakukan. . 46/Menhut-II/2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta Pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman / Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan. Contoh Surat Permohonan Untuk Berbagai Keperluan. Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi. 000. 000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 Surat permohonan ditujukan ke Kepala. 15/SK/1994. - 9 - 3. Adapun permohonan pengajuan suatu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) terdiri dari : Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akte Pendirian; Akte pendirian Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia beserta perubahan-perubahannya yang disahkan. Konsepsi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 41/ Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mengatur penggunaan kawasan hutan pada pasal 38. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, pemegang KHDTT, atau pemegang Persetujuan Pengelolaan. peta persetujuan pelepasan kawasan hutan; peta perubahan fungsi kawasan hutan; peta indikatif penghentian pemberian izin baru; peta indikatif tanah objek reforma agraria;. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau; Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha;. Jl. 718 persil masih dalam proses dan menjadi beban SHM pada tahun 2021. Persyaratan administrasi: 1. id - Pakar hukum kehutanan, Dr Sadino mengatakan, Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan menjadi prasyarat untuk. 000,-. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 738); 16. tanahnya yang berada pada wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Inilah Prosedur Mengurus PKKPR Terbaru. Proses penyelesaian perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud. 43/Menhut-II/2013 TENTANG PENATAAN BATAS AREAL KERJA IZIN PEMANFAATAN HUTAN, PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, PERSETUJUAN PRINSIP PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN. panas bumi. 411 Surat Keputusan Izin Perhutanan Sosial seluas 4. SK : 503/949. Download Contoh Surat Permohonan Mengisi Acara. 2. Pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapatdi- Konversi (HPK) b. (1) Berdasarkan pendapat dan saran Tim Pertimbangan, Menteri Kehutanan dengan. Pasal 10 Permohonan perubahan status kawasan hutan yang dapat dikonversi diajukan kepada Menteri dengan dilampiri rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota dan peta dengan skala minimal 1 : 100. Contoh Surat Bisnis. membayar PNBP Kompensasi, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Kompensasi; menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta baseline skala paling kecil 1:50. ketenagalistrikan. Kerjasama. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; f. (1) Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK. Dokumen pasokan bahan kawasan hutan , jika areal yang diminta beasal dari kawasan hutan. a. Surat keterangan berkedudukan di indonesia (bagi badan hukum asing); Contoh surat permohonan pelepasan kawasan hutan. Aturan ini sebelumnya ada pada Pasal 18 ayat (2) UU No. Dokumen ini disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan berisi ketentuan, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP. Sebelumnya, pemerintah pernah menertibkan pertambangan dan perkebunan. Perizinan Berusaha. Perubahan peruntukan. Tangan Tangan Setan Bekerja The Gecko Project Id. Jumlah/Volume Pengambilan : (debit) lt/detik (setara dengan (debit) m3/bulan) 11. kawasan hutan negara. Rencana kegiatan yang akan melalui hutan lindung, dan/atau hutan produksi, maka rencana kegiatan ini perlu proses izin pinjam pakai kawasan hutan. Khusus di PUIatJ Kalimantan, terdapat hutan di APL se (Jas 2,3 juta hektar, 10% diantaranya telah dibebani izin pemanfaatan bagi kepentingan pembangunan di luar. 937 ha; 2. 4. Sehubungan dengan itu, pihak kami memohon pelepasan dari pihak tuan agar. Kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut, berakhir 17 Juli 2019. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. 000; Pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat: a. j. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral. 11. 3. Perihal permohonan pertimbangan teknis ijin pinjam pakai kawasan hutan . Kai (persero) daop 2 bandung. 21. 24. semua guru yang berkenaan dapat membenarkan pelepasan pelajar awal 5 minit awal dari masa. Pada hari ini Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan selama tahun 2021 kepada petani hutan seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 723 SK, seluas 469. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar kawasan. PERSYARATAN REKOMENDASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) YANG HARUS DILAMPIRKAN Telah terima berkas Permohonan Pendaftaran Saudara/i atas nama : Nama Perusahaan: Lokasi: dengan lampiran sebagai berikut, yaitu : No PERSYARATAN ADA TIDAK ADA KETERANGAN. Di petrol station (petronas, shell, bhp) 2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. 613 369. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. BEKASI - Sebanyak enam desa di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan pelepasan status kawasan hutan sosial kepada pemerintah daerah setempat. Mengajukan Permohonan Pelepasan Hak Pengelolaan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut (Pasal 131 ayat 2 Permenag No. Dengan UU Cipta Kerja, menurut Sofyan, persoalan tanah masyarakat, hak guna usaha (HGU) masuk kawasan hutan akan tuntas.